Macam-Macam Kebijakan sesuai Hierarki dan SKN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

 Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD  1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, Dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.  Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu diperlukan pemantapan  dan percepatan melalui Sistem Kesehatan Nasional  sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting.

            Kebijakan yang disusun oleh pemerintah berlandaskan dari regulasi penyelenggaraan kepemerintahanseperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan,  ataupun Peraturan Daerah (Perda). Landasan dalam menyusun kebijakan kesehatan antara lain Undang-undang Nomor 32 ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025.

Disamping itu secara global penyusunan kebijakan kesehatan disusun karena terjadi perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian MDGs, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.  SKN 2004 sebagai pengganti SKN 1982, pada hakekatnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, penting untuk dimutakhirkan menjadi SKN 2009 agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan dewasa ini dan di masa depan. Dalam mengantisipasi ini, perlu mengacu terutama pada arah, dasar, dan strategi pembangunan kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJP-N)  Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025.

ISI

Pengertian Kebijakan

Menurut PBB (1975) penegrtian kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat sederhana atau kompleks, umum, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, public atau privat, kualitatif, atau kuantitatif. Sedangkan menurut James E. Anderson (1978) menerangkan bahwa kebijakan adalah perilaku dari actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian SKN

Sistem Kesehatan Nasional  (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya  bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat  bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang 2 setinggi-tingginya dapat  terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada:

 1) Perikemanusiaan,

2) Pemberdayaan dan kemandirian,

3) Adil dan merata, serta

4) Pengutamaan dan manfaat. 

Sistem Kesehatan Nasional  perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Penyusunan SKN 2009 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan  internal, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman tentang  bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik oleh masyarakat, swasta, maupun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya. Tersusunnya SKN 2009  mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan  upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan investasikesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.

3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 merupakan arah pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 dan SKN merupakan dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary health care) yang meliputi: 1) Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, 2) Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat, 3) Kebijakan pembangunan kesehatan, dan 4) Kepemimpinan. Sistem Kesehatan Nasional juga disusun dengan memperhatikan inovasi/terobosan dalam penyelenggaraan  pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Pendekatan pelayanan kesehatan dasar secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender.

Landasan hukum SKN

                Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan berdasarkan berbagai landasan hukum yang ada di Indonesia, meliputi:

1.  Landasan Idiil, yaitu Pancasila.

2.  Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya:

·      Pasal 28 A,  setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

·      Pasal 28 H ayat (1), setiap orangberhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

·       serta Pasal 34 ayat (2), Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ayat  (3), Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yanglayak;

·      Pasal 28 B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;

·      Pasal 28 C ayat (1), setiap  orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat  dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

3.   Landasan Operasional, yang meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Beberapa peraturan perundangan tersebut terdapat dalam  Lampiran-1 dari RPJP-K Tahun 2005-2025.

4.  Kepulusan  Menteri  Kesehatan Nomor  :131/Menkes/SK/ll/20 tanggal 10  Februari2004 tentang SKN

Sub Sistem SKN

Pendekatan manajemen kesehatan dewasa ini dan kecenderungannya di masa  depan adalah kombinasi dari pendekatan: 1) Sistem, 2) Kontingensi, dan 3) Sinergi yang dinamis. Mengacu pada  substansi perkembangan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dewasa ini serta pendekatan manajemen kesehatan tersebut di atas, maka dalam penyusunan Sistem Kesehatan Nasional, terdapat 6 sub siatem yang saling berkaitan satu sama lain yang meliputi:

1.   Subsistem Upaya Kesehatan

Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia.  Subsistem Upaya Kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang  paripurna, terpadu, dan berkualitas,  meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Subsistem upaya kesehatan ini memiliki beberapa unsur, antara lain:

a) Upaya kesehatan, yang meliputi berbagai pelayanan kesehatan berupapeningkatan, pencegahan, pengobatan,  dan pemulihan, baik  pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan yang  terdiri dari pengobatan tradisional dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan dan efektifitas yang tinggi.

b) Sumber Daya Upaya Kesehatan,terdiri dari SDM kesehatan, biaya, sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta  manajemen dan sistem informasi kesehatan yang memadai guna terselenggaranya upaya kesehatan.

c)Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan, yang dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat.

d) Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan, dilakukan utamanya untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil  guna dan berdaya guna yang didasarkan pada masalah kesehatan prioritas, sumber daya kesehatan, serta aspek terkait lainnyadengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai.

Subsistem ini juga mempunyai berbagai prinsip, yaitu: 1) berkesinambungan dan paripurna, 2) bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan, 3) adil dan merata, 4) non-diskriminatif, 5) terjangkau, 6) teknologi tepat guna, serta 7) Bekerja dalam Tim secara Cepat dan Tepat.

2.   Subsistem Pembiayaan Kesehatan

Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembiayaan kesehatan  bersumber dari berbagai sumber, yakni: Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.  Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan pembangunan kesehatan.  Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan  public good yang menjadi tanggung-jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat  private, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung-jawab pemerintah. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya diharapkan akan mencapai  universal coverage sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

3.   Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sebagai pelaksana upaya  kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan. Oleh  karena itu, SKN juga memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan guna menjamin ketersediaan dan pendistribusian sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi: 1) perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan, 2) pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan, 3) pendayagunaan SDM Kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan 4) pembinaan serta pengawasan SDM Kesehatan.

4.   Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan 

Subsistem kesehatan ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan,pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. 

5.   Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan

Subsistem ini meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta penyerasian berbagai subsistem SKN dan efektif,  efisien, serta transparansi dari penyelenggaraan SKN tersebut. Dalam kaitan ini peranan informasi kesehatan sangat penting. Dari segi pengadaan data dan informasi dapat dikelompokkan kegiatannya sebagai berikut: 1) Pengumpulan, validasi, analisa, dan diseminasi data dan informasi, 2) Manajemen sistem informasi, 3) Dukungan kegiatan dan sumber daya untuk unit-unit yang memerlukan, dan 4) Pengembangan untuk peningkatan mutu sistem informasi kesehatan. 

6.   Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau  penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Dalam pemberdayaan masyarakat meliputi pula upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat akan berhasil pada hakekatnya bila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakekatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan.